Pelajaran Menarik dari Konflik di Thailand

Islamedia – PM Thailand, Yingluck Shinawatra menawarkan proposal referendum untuk
mengakhiri kemelut politik atas kepemimpinannya. 

Kelompok oposisi
menuntut dirinya mundur karena dianggap berada dibawah pengaruh
kakaknya, Thaksin yang berada di pengasingan karena dakwaan
penyalahgunaan kekuasaan. Militer yang secara politik berada dibelakang
kelompok anti Thaksin menyatakan tidak akan terlibat dalam konflik
politik, sekalipun menawarkan mediasi.

Ada pelajaran yang menarik dalam konflik politik di Thailand:

1. Keterlibatan militer dalam politik tidak hanya bertentangan dengan
demokrasi dan kehendak rakyat, namun justru mendelegitimasi peran
profesional militer sebagai penjaga kedaulatan. Militer Thailand belajar
dari kasus 2007. Karena militer berada dibalik aksi demonstrasi anti
Thaksin, maka Thaksinpun terguling. Namun militer dipermalukan karena
kelompok pro Thaksin kembali dan terus memenangkan pemilu, terakhir
naiknya adiknya Yingluck. Militer Thailand boleh jadi belajar bahwa
senjata tidak lagi dapat mengendalikan negara dan pemerintahan junta
militer dipastikan gagal di dunia yang semakin terintegrasi.

2.
Demokrasi menyediakan mekanisme exit strategy ditengah konflik dan
kemelut politik. Pemaksaan penghentian kekuasaan ditengah jalan adalah
cerminan ketidakdewasaan berpolitik dan keputusasaan. Namun jika
terjadi, referendum dan jajak pendapat adalah mekanisme demokrasi
terbaik untuk mengembalikan mandat dan sekaligus mengetahui keinginan
rakyat. 

Tidak ada demokrasi lonjong ataupun bulat. Kemenangan pemilu
tidak 100 persen dipahami sebagai 100 persen legitimasi sehingga
cenderung uncontrollable dan uncheck. 

Langkah serupa pernah dilakukan
AKP di 2007 ketika diancam kudeta militer. Pada akhirnya legitimasi
imajiner militer dikalahkan AKP dalam percepatan pemilu. 

AKP sukses
mengurai kebuntuan politik minus pertumpahan darah dan kemudian
mengganyang militer. Mundur dan tampak kalah diawal namun pada akhirnya
menang.

Seandainya gerakan Islam dapat belajar dari kejelian dan keseksamaan politik.[Ahmad-Dzakirin/YL/IM]